Sekilas Mengenai Properti di Indonesia – Sektor properti Indonesia terus tumbuh seiring dengan kinerja ekonomi yang kuat selama beberapa tahun terakhir. Permintaan yang kuat untuk ruang kantor didukung oleh ekspansi perusahaan yang pesat di balik lingkungan bisnis yang kondusif, yang memicu kenaikan harga ruang kantor strata dan sewa kantor yang signifikan. Tren serupa terlihat untuk ruang ritel, karena pengecer lokal dan asing secara agresif memperluas kehadiran mereka di Indonesia saat bersaing untuk menangkap peningkatan daya beli dan belanja rumah tangga Indonesia.
Pasar hunian juga tumbuh pesat sebagai respons terhadap peningkatan permintaan properti kelas menengah dan mewah, didukung oleh kelas menengah yang berkembang dan lingkungan suku bunga rendah. Inflasi inti tetap stabil di bawah 5%, yang membantu menekan biaya pinjaman. Mulai tahun 2013, pemerintah daerah Jakarta berencana untuk memotong pajak tanah dan perumahan untuk rumah dan kavling dengan nilai jual kena pajak di bawah 2 miliar Rupiah ($ 206.000 USD) masing-masing sebesar 90% dan 27%. Kepercayaan investor telah tumbuh selama beberapa tahun terakhir seiring dengan iklim investasi Indonesia yang terus membaik. Sektor properti Indonesia diharapkan terus mendapatkan keuntungan dari kondisi yang menguntungkan ini. www.mustangcontracting.com
Bank Indonesia terus melarang pemberian pinjaman kepada pengembang untuk pengadaan tanah, yang membuat penggalangan dana dan pengadaan tanah untuk proyek menjadi tantangan besar bagi pengembang skala kecil tanpa kapasitas untuk penawaran umum yang besar (Lihat Membuat Bank Berfungsi untuk Ekonomi Riil). Dengan demikian, beberapa pengembang terbesar terus mendominasi sektor properti Indonesia. Pelaku pasar utama termasuk Lippo Karawaci, Sinar Mas Land, Jababeka, Ciputra, Summerancon Agung, Bakrieland, Pakuwon Jati dan Agung Podomoro. Bisnis perumahan merupakan bagian terbesar dari bisnis dan pendapatan pengembang utama Indonesia. Namun, dengan permintaan yang kuat dan nilai properti yang meningkat secara keseluruhan, pengembang besar terus mendiversifikasi portofolionya dengan mengalihkan fokus mereka ke pengembangan komersial termasuk fasilitas perkantoran, ritel, dan perhotelan.
Peningkatan aktivitas pembangunan properti di luar Jakarta juga terjadi di pinggiran kota dan kota sekunder di seluruh Indonesia. Proyek tersebut meliputi kompleks perumahan, apartemen dan kondominium, pengembangan mixed-use, pusat perbelanjaan dan kota mandiri yang berlangsung di kawasan Serpong yang berkembang pesat, Tangerang di koridor Barat Daya, Depok dan Sentul di koridor Selatan menuju Bogor, dan Pondok Gede dan Cikunir di koridor Timur menuju Bekasi. Pengembang dan investor melihat potensi investasi di kota-kota sekunder seperti Bandung, Surabaya, Yogyakarta dan Semarang. Selain kota-kota di Jawa, pembangunan sedang berkembang di kota-kota seperti Medan dan Palembang di Sumatera, Balikpapan, Pontianak, Makassar dan Lombok, seiring dengan booming properti di Bali.
Di Jabodetabek saja, permintaan unit hunian baru diperkirakan mencapai 200.000 per tahun. Permintaan di pasar perumahan primer adalah sekitar 100.000 unit per tahun (Jones Lang LaSalle). Pasokan saat ini yang dibawa ke pasar hanya mewakili setengah dari permintaan potensial. Setengah dari unit baru diarahkan ke pasar massal. Dalam hal permintaan, penjualan di proyek-proyek perumahan kelas menengah ke atas dan kelas atas menguat dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan, dengan gedung-gedung mewah bertingkat tinggi terutama dalam permintaan.
Harga rumah telah melonjak di wilayah Jabodetabek dalam beberapa tahun terakhir, dengan pertumbuhan lebih dari 30% pada tahun 2012. Harga rumah diperkirakan akan tumbuh lebih lanjut sebesar 15-20% pada tahun 2013-2014 (Bahanas Securities). Rasio hipotek terhadap PDB yang rendah sebesar 2,4% (Bahanas Securities) seharusnya memberikan lebih banyak ruang untuk pertumbuhan pembiayaan hipotek. Suku bunga tetap stabil di 5,75% sejak Februari 2012, dan Bank Indonesia diperkirakan akan mempertahankan suku bunga ini, mengingat depresiasi Rupiah terhadap dolar pada tahun sebelumnya, melemahnya ekspor karena lesunya permintaan global dan melonjaknya impor minyak dan barang modal. Bank diharapkan untuk mempertahankan suku bunga hipotek mereka sejalan dengan ini. Namun demikian, tingginya suku bunga untuk jangka pendek membuat pembiayaan tidak terjangkau oleh segmen berpenghasilan rendah di Indonesia, yang menyebabkan kekurangan perumahan massal yang akut yang terus menjadi tantangan bagi sektor dan negara secara keseluruhan.
Penerapan peraturan FLPP (Fasilitas Likuiditas untuk Perumahan Murah) diharapkan pada sektor perumahan bersubsidi, meningkatkan pasokan dari perusahaan properti sebagai tanggapan atas backlog perumahan yang sangat besar yaitu 15 juta. dan Bank Indonesia diperkirakan akan mempertahankan kurs ini, mengingat depresiasi Rupiah tahun sebelumnya terhadap dolar, melemahnya ekspor karena lesunya permintaan global dan melonjaknya impor minyak dan barang modal. Bank diharapkan untuk mempertahankan suku bunga hipotek mereka sejalan dengan ini. Namun demikian, tingginya suku bunga untuk jangka pendek membuat pembiayaan tidak terjangkau oleh segmen berpenghasilan rendah di Indonesia, yang menyebabkan kekurangan perumahan massal yang akut yang terus menjadi tantangan bagi sektor dan negara secara keseluruhan. Penerapan peraturan FLPP (Fasilitas Likuiditas untuk Perumahan Murah) diharapkan pada sektor perumahan bersubsidi, meningkatkan pasokan dari perusahaan properti sebagai tanggapan atas backlog perumahan yang sangat besar yaitu 15 juta. dan Bank Indonesia diperkirakan akan mempertahankan kurs ini, mengingat depresiasi Rupiah tahun sebelumnya terhadap dolar, melemahnya ekspor karena lesunya permintaan global dan melonjaknya impor minyak dan barang modal.
Bank diharapkan untuk mempertahankan suku bunga hipotek mereka sejalan dengan ini. Namun demikian, tingginya suku bunga untuk jangka pendek membuat pembiayaan tidak terjangkau oleh segmen berpenghasilan rendah di Indonesia, yang menyebabkan kekurangan perumahan massal yang akut yang terus menjadi tantangan bagi sektor dan negara secara keseluruhan. Penerapan peraturan FLPP (Fasilitas Likuiditas untuk Perumahan Murah) diharapkan pada sektor perumahan bersubsidi, meningkatkan pasokan dari perusahaan properti sebagai tanggapan atas backlog perumahan yang sangat besar yaitu 15 juta. ekspor yang lemah karena permintaan global yang lesu dan melonjaknya impor minyak dan barang modal. Bank diharapkan untuk mempertahankan suku bunga hipotek mereka sejalan dengan ini.
Namun demikian, tingginya suku bunga untuk jangka pendek membuat pembiayaan tidak terjangkau oleh segmen berpenghasilan rendah di Indonesia, yang menyebabkan kekurangan perumahan massal yang akut yang terus menjadi tantangan bagi sektor dan negara secara keseluruhan. Penerapan peraturan FLPP (Fasilitas Likuiditas untuk Perumahan Murah) diharapkan pada sektor perumahan bersubsidi, meningkatkan pasokan dari perusahaan properti sebagai tanggapan atas backlog perumahan yang sangat besar yaitu 15 juta. ekspor yang lemah karena permintaan global yang lesu dan melonjaknya impor minyak dan barang modal. Bank diharapkan untuk mempertahankan suku bunga hipotek mereka sejalan dengan ini. Namun demikian, tingginya suku bunga untuk jangka pendek membuat pembiayaan tidak terjangkau oleh segmen berpenghasilan rendah di Indonesia, yang menyebabkan kekurangan perumahan massal yang akut yang terus menjadi tantangan bagi sektor dan negara secara keseluruhan.
Penerapan peraturan FLPP (Fasilitas Likuiditas untuk Perumahan Murah) diharapkan pada sektor perumahan bersubsidi, meningkatkan pasokan dari perusahaan properti sebagai tanggapan atas backlog perumahan yang sangat besar yaitu 15 juta. menyebabkan kekurangan perumahan massal yang akut yang terus menjadi tantangan bagi sektor dan negara secara keseluruhan. Penerapan peraturan FLPP (Fasilitas Likuiditas untuk Perumahan Murah) diharapkan pada sektor perumahan bersubsidi, meningkatkan pasokan dari perusahaan properti sebagai tanggapan atas backlog perumahan yang sangat besar yaitu 15 juta. menyebabkan kekurangan perumahan massal yang akut yang terus menjadi tantangan bagi sektor dan negara secara keseluruhan. Penerapan peraturan FLPP (Fasilitas Likuiditas untuk Perumahan Murah) diharapkan pada sektor perumahan bersubsidi, meningkatkan pasokan dari perusahaan properti sebagai tanggapan atas backlog perumahan yang sangat besar yaitu 15 juta.